Ditulis oleh Andre Damon dan diterjemahkan dari wsws.org/
Kapal angkut pesawat tempur kelas Nimitz USS Abraham Lincoln dalam formasi selama latihan Rim of the Pacific pada 28 Juli 2022.
Pemerintahan Trump sedang bersiap untuk meluncurkan perang baru yang penuh malapetaka terhadap Iran. “Sebuah armada besar sedang menuju Iran,” kata Trump pada Rabu di Truth Social. “Sebagaimana terhadap Venezuela, armada ini siap, bersedia, dan mampu dengan sigap melaksanakan misinya, dengan kecepatan dan kekerasan jika memang diperlukan.” Mengutip serangan bom AS-Israel pada Juni 2025 yang menewaskan lebih dari seribu warga Iran, ia mengancam dengan bahasa seorang bos mafia, “Serangan berikutnya akan jauh lebih parah!”
Penempatan armada besar ke Teluk Persia, dikombinasikan dengan ancaman publik ini, menunjukkan bahwa arah telah digariskan menuju tindakan militer besar-besaran.
Skala pengerahan pasukan ini sangat besar. Kapal induk USS Abraham Lincoln, didampingi oleh tiga kapal destroyer berpeluru kendali, pekan ini telah memasuki perairan Timur Tengah usai melewati Laut Cina Selatan. Saat ini, AS memiliki 40.000 tentara di kawasan tersebut, lima skuadron udara di lima negara, pesawat tempur F-35 dan F-18, rudal Tomahawk, serta sistem pertahanan udara tambahan, Thaad dan Patriot. Dua kapal destroyer telah ditempatkan di dekat Selat Hormuz.
Pada Kamis malam, New York Times menerbitkan artikel yang ditulis bersama oleh lima jurnalis terkemuka yang meliput Gedung Putih, Pentagon, dan lingkaran kekuasaan kebijakan luar negeri, yang menguraikan opsi militer baru Trump terhadap Iran. Times, yang mewakili Partai Demokrat, secara aktif terlibat dalam melegitimasi dan mempersiapkan opini publik untuk tindakan agresi kriminal.
Artikel tersebut secara rinci meninjau “daftar yang diperluas” dari opsi militer yang diajukan kepada Trump, termasuk “pasukan Amerika” yang melakukan “serangan terhadap situs di dalam wilayah Iran” dan serangan udara terhadap infrastruktur nuklir dan rudal. Di antara opsi-opsi tersebut, Times menulis, terdapat serangkaian serangan yang “akan menimbulkan kekacauan sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan kondisi lapangan bagi pasukan keamanan Iran atau pasukan lain untuk menggulingkan pemimpin tertinggi berusia 86 tahun, Ayatollah Ali Khamenei.”
Apa yang dimaksud dengan “penggulingan” ini dan siapa “kekuatan lain” yang dimaksud, Times tidak menjelaskannya, tetapi bahasa yang digunakan jelas dimaksudkan sebagai ancaman pembunuhan oleh pasukan AS atau Israel.
Para penulis memaparkan bahwa sikap Trump terhadap Iran mengikuti “pendekatan yang serupa terhadap Venezuela, di mana AS mengumpulkan pasukan di lepas pantai Venezuela selama berbulan-bulan sebagai bagian dari pressure campaign untuk menggulingkan Nicolás Maduro.” Ketika upaya ini “gagal,” mereka menulis, “pasukan AS … menyerang negara [Venezuela] tersebut dan menangkapnya. Dia [Maduro] dan istrinya kini ditahan untuk diadili di pusat penahanan federal di Brooklyn.”
Untuk menghindari serangan militer, pemerintahan Trump menuntut Iran agar menyerahkan teknologi nuklir sipil yang secara hukum berhak dimiliki Iran, menyerahkan seluruh uraniumnya kepada AS, meninggalkan sekutu regionalnya, dan menghilangkan rudal balistik yang mampu mencapai Israel—memastikan bahwa Israel dapat menyerang sesuka hati tanpa takut balasan. Dalam kondisi di mana sanksi selama puluhan tahun telah menghancurkan ekonomi Iran, penerimaan syarat-syarat ini tentu akan menjadikan Iran sebagai negara bawahan AS.
Tuntutan-tuntutan ini mengingatkan kembali tuntutan yang pernah diajukan oleh Austria-Hungaria kepada Serbia pada Juli 1914, menjelang pecahnya Perang Dunia I, yang dirancang bukan untuk diterima tetapi sebagai dalih untuk perang yang memang sudah diputuskan sebelumnya.
Penilaian sosialis terhadap perang ini tidak ditentukan oleh kebijakan pemerintah Iran—betapapun represif mereka—tetapi oleh karakter historis kedua negara itu. Amerika Serikat adalah negara imperialis terkuat di dunia. Sementara Iran adalah negara yang secara historis tertindas, yang menjadi korban kudeta 1953 yang didukung AS yang menempatkan rezim tirani dan puluhan tahun sanksi ekonomi yang memberatkan serta ancaman militer. Ini adalah perang imperialis terhadap negara bekas koloni, tujuannya adalah untuk memperbudak rakyat Iran.
Imperialisme Amerika Serikat telah berusaha selama puluhan tahun untuk menggulingkan rezim borjuis-keagamaan di Tehran sebagai bagian dari proyek yang lebih luas, untuk membangun “Timur Tengah Baru” di bawah hegemoni AS. Eskalasi militer saat ini adalah kelanjutan dari penghancuran Irak, perang di Suriah, dan genosida Palestina di Gaza yang dilakukan oleh Israel dan didukung AS.
Selama 16 bulan terakhir, Israel telah membunuh lebih dari 50.000 warga Palestina di Gaza. Israel juga telah membombardir Hezbollah di Lebanon dan Houthi di Yaman, semua tindakan tersebut didesain untuk melemahkan Iran. Israel kini siap untuk secara langsung bergabung dalam serangan AS terhadap Iran.
Protes di Iran yang dipicu oleh sanksi yang dipimpin AS telah dimanfaatkan oleh Washington dan sekutunya sebagai dalih untuk mengganti rezim, sementara mereka secara sinis mempromosikan putra Shah, Pangeran Mahkota Reza Pahlavi yang berbasis di AS, sebagai calon pemimpin “Iran Baru”. Klaim bahwa 30.000 demonstran tewas telah dipromosikan oleh media dan pemerintahan Barat, meskipun sumber angka-angka tersebut sangat patut diragukan. Kekuatan imperialis yang mengecam Iran atas penindasannya adalah kekuatan sama yang bersekutu dengan Arab Saudi—yang memenggal kepala para pembangkang politik—dan Israel, yang telah melakukan genosida di Gaza. Hipokrisinya sama-sama jelas.
Pada gilirannya, rezim borjuis-keagamaan di Tehran, yang bermusuhan dengan aspirasi demokratis dan sosial massa rakyat yang miskin, masih berharap untuk mencapai kesepakatan dengan imperialisme guna mendapatkan kembali akses ke pasar kapitalis dunia dan investasi global.
Ledakan kekerasan imperialis AS yang brutal didorong oleh upaya untuk mengatasi krisis ekonomi yang semakin parah dan upaya untuk mempertahankan hegemoni global melalui kekuatan militer. Selama setahun terakhir, nilai dolar AS telah anjlok sebesar 10 persen. Harga emas, yang berfungsi sebagai lindung nilai terhadap dolar, melonjak di atas 5.500 dolar per ons, naik hampir 700 dolar dalam satu pekan. Utang federal AS mencapai 38,4 triliun dolar dan bertambah 8 miliar dolar per hari. Ketiga lembaga pemeringkat kredit utama telah menurunkan peringkat utang negara AS, dan Deutsche Bank memperingatkan tentang “krisis kepercayaan terhadap mata uang AS.”
Iran memiliki cadangan minyak terbesar ketiga di dunia dan cadangan gas alam terbesar kedua. Seperti Venezuela, 90 persen ekspor minyaknya ditujukan ke China, menjadikannya sumber energi penting bagi pesaing utama Washington. Iran mengontrol Selat Hormuz, yang dilalui 20 persen pasokan minyak dunia setiap hari. Penguasaan AS atas Iran akan memberikan Washington kendali mutlak atas pasokan energi China, India, Jepang, dan Eropa.
Greenland, yang dituntut Trump agar diserahkan oleh Denmark dan pemerintah otonomnya, mengandung mineral tanah jarang yang esensial bagi industri China. Tujuan akhir adalah China sendiri—dan Rusia, yang kini tengah menghadapi perang yang dipicu AS-NATO memperebutkan Ukraina, telah memperluas hubungan militer-strategisnya dengan Tehran.
Perang baru tidak akan terbatas pada Iran. Perang tersebut akan melanda seluruh Timur Tengah. Iran dapat merespons dengan menutup Selat Hormuz, yang akan memicu krisis ekonomi global. Bagaimana China akan menanggapi tindakan agresi tersebut, yang jelas-jelas juga ditujukan kepadanya? Untuk mendorong agendanya yang predatoris secara global, imperialisme Amerika Serikat sedang memantik wilayah tersebut dan berpotensi memicu api konflik global.
Di samping krisis ekonomi yang semakin dalam, pemerintahan Trump juga berkontfrontasi dengan krisis sosial dan politik yang semakin parah di dalam negeri. Ia menghadapi penolakan massal terhadap upayanya untuk mendirikan negara polisi di Amerika Serikat. Jutaan orang terkejut dan termotivasi untuk bertindak politik akibat pembunuhan Renée Good pada 7 Januari dan Alex Pretti pada 24 Januari di Minneapolis.
Pemerintahan ini melihat perang lain sebagai jalan keluar dari krisis yang semakin memburuk. Mereka bermaksud menggunakan perang tidak hanya untuk mengejar tujuan imperialis di luar negeri tetapi juga sebagai dalih untuk memperketat represi di dalam negeri—menyebut lawan politik domestik Trump sebagai “teroris.”
Selama seminggu terakhir, Partai Demokrat telah memperkuat upayanya untuk menekan oposisi terhadap kediktatoran yang sedang berkembang di bawah Trump dan mencapai kesepakatan politik dengan Gedung Putih. Pada Kamis, Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat menyetujui undang-undang bipartisan untuk mencegah penutupan pemerintah, yang mencakup perpanjangan pendanaan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS)—lembaga yang mengawasi operasi ICE dan CBP—selama dua minggu lagi. Kesepakatan ini juga memberikan lampu hijau untuk kelanjutan operasi militer, termasuk yang ditujukan ke Iran.
Kekhawatiran utama Demokrat adalah menjaga “stabilitas” di dalam negeri saat Amerika Serikat bersiap meluncurkan perang imperialis baru. Seluruh elit politik mendukung imperialisme Amerika dan tujuan perangnya. Kelas pekerja tidak dapat mengandalkan PBB, pengadilan internasional, atau institusi negara kapitalis mana pun untuk mempertahankan kepentingan mereka.
Satu-satunya dasar yang layak untuk menentang perang adalah mobilisasi mandiri pekerja di setiap negara melawan sistem kapitalis dan oligarki finansial yang dilayaninya.
Perjuangan melawan perang harus tak terpisahkan dari perjuangan untuk mempertahankan hak-hak demokratis, pekerjaan, dan standar hidup. Pemerintahan yang mempersiapkan perang kriminal di luar negeri adalah pemerintahan yang sama yang melakukan penangkapan massal di dalam negeri, memangkas program-program sosial, dan mengawasi pemecatan massal. Perang, kediktatoran, pengetatan anggaran, dan penindasan adalah ekspresi-ekspresi dari respons oligarki finansial terhadap krisis kapitalisme yang semakin dalam.
Perang melawan Iran akan menjadi kejahatan tidak hanya terhadap rakyat Iran tetapi juga terhadap kelas pekerja. Perjuangan melawan perang imperialis harus diperjuangkan melalui mobilisasi pekerja di setiap negara dalam perjuangan bersama untuk menggulingkan sistem kapitalis dan mendirikan sosialisme secara global.