Ditulis oleh Keith Jones dan diterjemahkan dari wsws.org
World Socialist Web Site mengecam meningkatnya ancaman aksi militer terhadap Iran yang berasal dari Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat, yang berhaluan fasis dan berambisi menjadi diktator—menurut kata-katanya sendiri dan laporan New York Times—sedang mempersiapkan serangan militer yang akan segera dilancarkan terhadap Iran.
Hal ini harus dikemas dengan seterang-terangnya, dengan dalih yang paling sinis dan absurd: bahwa AS menyerang Iran untuk “membela rakyat Iran.”
Hanya beberapa hari setelah Trump memerintahkan serangan kriminal terhadap Venezuela yang menewaskan sedikitnya 80 orang, kemudian penculikan presiden Nicolás Maduro, dan penyitaan kekayaan minyak negara yang sangat besar, dia, menurut banyak laporan, hanya beberapa hari dan mungkin berjam-jam lagi akan memulai perang dengan Iran.
Pada hari Sabtu, New York Times melaporkan bahwa Pentagon telah memberikan Presiden Trump “berbagai opsi, termasuk serangan di lokasi-lokasi non-militer di Teheran.” Trump sendiri telah berulang kali mengancam akan menyerang Iran. Di sela-sela pertemuan hari Jumat dengan eksekutif tinggi minyak AS yang berkumpul untuk membahas penyitaan minyak Venezuela oleh Washington, Trump menyatakan, “Kami akan menyerang mereka dengan sangat keras di mana itu akan menyakitkan.”
Ketika Trump mengadakan rapat perang dengan Perdana Menteri Israel di Gedung Putih pada 29 Desember, dia dan para penasehatnya mengutip program nuklir Iran sebagai dalih bagi AS untuk kembali menyerang Iran. Sekarang dengan sinisme yang ugal-ugalan, dia menuding penindasan Republik Islam yang semakin meningkat terhadap protes anti-pemerintah sebagai justifikasi untuk menyerang Iran, sambil menempatkan dirinya dengan gaya Hitler sebagai “liberator.”
Protes massal yang lahir dari meningkatnya tekanan ekonomi telah mengguncang Iran sejak 28 Desember, dan dalam beberapa hari terakhir dilaporkan telah menyebar ke seluruh bagian negara itu.
Rezim nasionalis borjuis yang dipimpin ulama Syiah Iran semakin menanggapinya dengan penindasan. Sejak Kamis malam lalu, rezim telah memutus akses internet dan jaringan seluler, melakukan penangkapan massal, dan menekan protes dengan kekerasan.
Pada hari Jumat, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bersumpah bahwa pemerintah “tidak akan mundur” dalam menghadapi para “pengacau” dan “penghancur.” Jaksa Agung Iran telah memperingatkan bahwa siapa pun yang mengambil bagian dalam protes tersebut akan dianggap sebagai “musuh Tuhan,” membuat mereka menanggung hukuman mati, jika terbukti bersalah.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia yang berbasis di luar Iran telah membuat berbagai klaim tentang jumlah pengunjuk rasa yang terbunuh, dari puluhan hingga lebih dari 100. Pemerintah, pada gilirannya, menyoroti kematian lebih dari selusin pasukan keamanan mereka dan peristiwa yang digambarkan sebagai serangan bersenjata terhadap kantor kepolisian.
Karena represi Republik Islam—itu sendiri merupakan indikasi semakin ciutnya basis sosial rezim—dan permusuhan abadi media korporat Barat terhadap Iran yang tidak secara langsung tunduk pada imperialisme, sulit untuk mendapatkan gambaran yang tepat tentang protes di Iran.
Tetapi setiap kecenderungan progresif di Iran harus segera menolak “dukungan” Trump, mengecam ancaman aksi militer AS yang akan segera menjadi kenyataan, dan menyerukan pencabutan segera atas sanksi hukuman yang mencekik ekonomi Iran.
Tidak diragukan lagi bahwa terdapat keluhan sosial yang mendalam di antara pekerja Iran dan rakyat jelata pedesaan. Republik Islam adalah rezim kapitalis yang represif. Ia dikonsolidasikan setelah Revolusi 1979, di mana kediktatoran monarki Shah yang tirani digulingkan secara paksa oleh AS melalui penindasan kekerasan terhadap semua organisasi kelas pekerja sayap kiri independen.
Dalam beberapa tahun terakhir, dimulai sejak meletusnya protes massa melawan kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial pada Desember 2017, kelas pekerja Iran telah muncul sebagai kekuatan tempur. Beberapa bulan terakhir, telah terjadi pemogokan dan protes oleh para penambang, pekerja minyak, dan pekerja sektor kesehatan dan transportasi di antara kelompok yang lain.
Namun, gelombang protes kali ini tidak diprakarsai oleh pekerja. Sebaliknya, seperti yang diakui oleh Ayatollah Khamenei sendiri, mereka bermula di antara para bazaari, yaitu, pemilik toko dan pedagang yang berasal dari kalangan borjuis dan borjuis kecil Iran yang secara tradisional telah menjadi, meminjam kata-kata Khamenei sendiri, pilar rezim.
Meski kalangan buruh dan pengangguran tidak diragukan lagi turut serta ke dalam protes, kelas buruh tidak campur tangan secara massal, dan bahkan lebih signifikan lagi, mereka tidak muncul sebagai kekuatan independen yang memajukan tuntutannya sendiri dan menggunakan metode perjuangan kelasnya sendiri.
Sebaliknya, semua yang terjadi di sana menunjukkan bahwa protes semakin menonjolkan karakter sayap kanannya, dengan kekuatan reaksioner, pro-imperialis di dalam Iran, dan di luar, di wilayah yang lebih luas, Washington dan imperialis lainnya berusaha untuk memanfaatkan mereka.
Pekerja dan rakyat jelata Iran harus tetap waspada. Pada tahun 2013, oposisi massa terhadap Presiden Mesir Mohamed Morsi, yang pemerintahannya terbukti tidak dapat memenuhi keluhan sosial apa pun yang telah mendorong meletusnya Revolusi 2011, dieksploitasi oleh kalangan borjuasi dan militer yang paling berkuasa untuk membawa kediktatoran biadab di bawah Jenderal el-Sisi yang terus memerintah hingga hari ini.
Media Barat kini menyoroti dukungan para pengunjuk rasa kepada putra Shah, “Putra Mahkota” Reza Pahlavi. Berbasis di AS sejak 1978, dia menyerukan agar penentang Republik Islam “merebut kendali pusat kota” dan mendesak Trump untuk memenuhi ancamannya menyerang Iran.
Terdapat bukti bahwa beberapa klip video yang diklaim telah menunjukkan dukungan pengunjuk rasa terhadap kembalinya monarki pro-AS, sejatinya telah dipalsukan. Bagaimanapun, tidak ada alasan untuk mengabaikan bahwa sebagian dari kalangan borjuis dan borjuis kecil Iran merindukan kembalinya monarki tirani yang bertindak sebagai klien Washington, seperti pada masa pemerintahan Shah.
Sementara itu, nasionalis Kurdi yang bersekutu dengan imperialisme AS dan, juga dalam beberapa kasus secara terbuka dengan Israel, melancarkan serangan bersenjata.
Jika kekuatan-kekuatan ini menang, mereka akan mengantarkan pembentukan rezim neo-kolonial. Rezim semacam ini akan menyerahkan minyak Iran kepada kekuatan imperialis, yang dipimpin oleh AS, yang selama beberapa dekade telah melancarkan kampanye agresi dan perang ekonomi yang tak henti-hentinya terhadap rakyat Iran; mengizinkan Iran untuk digunakan sebagai panggung pementasan bagi serangan militer-strategis Washington terhadap China dan Rusia; dan dengan kejam mengeksploitasi dan menekan kelas pekerja.
Kelas buruh Iran tidak dapat menanggung baik penaklukan imperialis, maupun perampasan ekonomi dan penindasan politik Republik Islam. Ia harus campur tangan sebagai kekuatan politik independen yang menentang imperialisme, semua institusi di bawah Republik Islam dan semua faksi borjuis Iran.
Kaum buruh di Amerika Utara dan Eropa, pada gilirannya, harus tanpa lelah menentang agresi imperialis yang terus berlanjut terhadap Iran—baik dalam bentuk serangan militer langsung, aksi rahasia, maupun pemanfaatan faksi-faksi pro-imperialis dari kalangan borjuis dan elit-politik keagamaan, maupun kampanye perang ekonomi yang terus berlanjut.
Semua ini merupakan bagian dari dorongan imperialisme Amerika, bersama dengan anjing penyerang Zionis Israel, untuk membangun “Timur Tengah baru” melalui perang, teror negara dan penggantian rezim di bawah hegemoni AS yang tak terkendali. Tujuan predator ini, sebagaimana serangan Trump terhadap Venezuela dan penyitaan minyaknya, tidak dapat dipisahkan dari persiapan Washington untuk perang dengan China dan rival strategis lainnya.
Merupakan tugas kelas pekerja Iran untuk menuntut tanggung jawab Republik Islam; Trump,
Partai Demokrat yang seolah-olah menjadi oposisinya, dan antek mereka, Reza Pahlavi, mereka semua menginginkan perbudakan.
Khamenei dan Republik Islam yang dipimpin oleh elit-politik keagamaan, menuding agresi dan ancaman Trump sebagai justifikasi atas penindasan dan kesalahan pemerintahan mereka. Tetapi rezim Iran yang terpecah belah secara internal telah membuktikan bahwa dirinya sama sekali tidak mampu memberikan respons progresif terhadap kampanye agresi dan intimidasi yang semakin meningkat yang dipimpin oleh imperialisme AS. Hal ini karena, dalam analisis terakhir, rezim itu sendiri merupakan instrumen imperialisme. Penentangannya terhadap imperialisme, sejauh apa pun, hanyalah dari sudut pandang untuk memperluas kemungkinan eksploitasi bagi borjuasi Iran sendiri.
Selama puluhan tahun, elit politik Republik Islam telah terpecah belah secara tajam antara sebuah faksi yang dipimpin oleh mendiang mantan Presiden Hashemi Rafsanjani, muridnya mantan Presiden Hassan Rouhani, dan kini Presiden saat ini Masoud Pezeshkian, yang berkeinginan untuk mendekati Washington dan kekuatan imperialis Eropa; dan faksi oposisi yang dipimpin oleh Principlists dan Korps Garda Revolusi Islam, yang lebih memilih hubungan yang lebih dekat dengan China dan Rusia untuk menegosiasikan kesepakatan yang lebih menguntungkan menghadapi imperialisme. Khamenei bertindak sebagai penguasa Bonapartist, mendukung satu faksi kemudian faksi lain, sambil berusaha bermanuver antara kekuatan imperialis dan kekuatan besar lainnya dengan pekerja dan rakyat Iran.
Kedua faksi itu telah secara sistematis mencabut konsesi sosialnya yang diberikan kepada kelas pekerja dan massa pedesaan segera setelah revolusi, dengan menerapkan kebijakan neo-liberal dan pro-investor yang semakin memperdalam kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi di tengah ketimpangan sosial yang semakin melebar. Dan kedua faksi tersebut berusaha menimpakan seluruh beban konfrontasi Iran dengan imperialisme di atas pundak rakyat pekerja.
Bahkan setelah serangan AS-Israel pada Juni lalu, Teheran memperkuat upayanya untuk mencapai kesepakatan akomodatif dengan Trump, namun selalu ditolak di setiap langkahnya. Ketidakmampuan ini berakar pada dinamika kelas—Ketakutan terbesar rezim adalah ancaman dari kelas pekerja.
Untuk mengalahkan imperialisme di Timur Tengah, diperlukan mobilisasi persatuan dari kelas pekerja dan massa tertindas—Muslim, Yahudi, dan Kristen, Arab, Turki, Kurdi, Israel, dan Iran—dalam perjuangan untuk kesetaraan sosial dan hak-hak demokratis bagi semua, dalam melawan seluruh rezim kapitalis dan seluruh perpecahan komunal dan sektarian yang mereka timbulkan. Mengatakan bahwa hal ini tidak dapat dilakukan berdasarkan seruan Islamis reaksioner dan ideologi populis Syiah rezim Republik Islam adalah sejelas-jelasnya pernyataan.
Sejarah modern Iran secara keseluruhan—mulai dari kegagalan Revolusi Konstitusional pada awal abad ke-20 dan penggulingan rezim nasionalis Mosaddegh pada tahun 1953, hingga penyanderaan dan penindasan Revolusi Iran 1979 serta 47 tahun pemerintahan Republik Islam—menunjukkan bahwa strategi satu-satunya yang layak bagi kelas pekerja Iran adalah strategi Revolusi Permanen.
Strategi Revolusi Permanen, yang pertama kali dirumuskan oleh Leon Trotsky, menginspirasi Revolusi Rusia 1917 dan perjuangan melawan birokrasi Stalinis nasionalis yang merebut kekuasaan dari kelas pekerja dalam kondisi isolasi revolusi, dan pada akhirnya memulihkan kapitalisme. Strategi ini menegaskan bahwa dalam era imperialis, tugas-tugas demokratis yang terkait dengan revolusi borjuis historis abad ke-18 dan ke-19—termasuk kemerdekaan nasional dan persatuan, serta pemisahan gereja dari negara—hanya dapat diwujudkan melalui pembentukan kekuasaan pekerja dan mengubahnya menjadi bagian dari perjuangan untuk revolusi sosialis dunia.