Tulisan ini dipublikasikan pertama kali pada 10 Februari 2026 di Revsoc.me
Di sekolah-sekolah, kita mempelajari bahwa sejarah ditulis oleh pemenang. Dan hari ini, kepemimpinan kontra-revolusi berdiri di hadapan kita, menenun dongeng dan mitos tentang Revolusi 25 Januari 2011.
Namun, apa yang diceritakan oleh penguasa bukanlah apa yang kami saksikan dengan mata kepala kami sendiri, bukan apa yang kami rasakan di aspal, bukan pula kemarahan rakyat yang dahsyat pada 28 Januari, yang membuka jalan bagi okupasi jalanan. Apa yang mereka ceritakan juga tak sebanding dengan teriakan pertama kami yang memekik di pabrik-pabrik, sekolah-sekolah, koridor-koridor universitas, serikat-serikat buruh…yang menyebar hingga ke seluruh midan.
Mitos-mitos ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sangat mematikan, sebab ia membentuk ingatan, dan ingatanlah yang menciptakan setiap kemungkinan mimpi.
Mereka berbicara tentang kerumunan yang berkeliaran dan pemuda yang fanatik, tentang ledakan yang sekejap datang dan hilang, dan tentang “Kentucky dan hubungan seksual yang penuh”.1 Tetapi mereka tidak berbicara tentang pemogokan di Mahalla, atau tentang pabrik besi dan baja, atau tentang solidaritas yang tumbuh di antara para pekerja, serikat buruh, dan aktivis. Mereka tidak menyebut para mahasiswa yang duduk di ruang-ruang universitas, berhari-hari dan bermalam-malam merencanakan, mengatur ulang kursi-kursi diskusi, dan memperbarui metode-metode perlawanan. Mereka juga tidak membicarakan tentang para perempuan dan laki-laki yang menolak kelaparan dan ketidakpastian sebagai takdir yang tak terelakkan, dan menolak ekonomi yang dirancang untuk menghancurkan mereka, serta menolak keamanan yang dirancang untuk mempermalukan, menundukkan, dan membunuh mereka.
Mitos-mitos ini adalah alat-alat kontra-revolusi, yang berulang kali digunakan di mana pun terjadi sebuah revolusi. Ia digunakan untuk menghilangkan arti dari revolusi, menghilangkan aksi rakyat, dan menggambarkan mereka sebagai massa yang tak terkendali, bukan sebagai aktor sejarah. Namun, Mesir yang revolusioner—dari Alexandria hingga Aswan—penuh dengan sejarah, sejarah yang ditulis oleh rakyat dengan darah, keringat, dan harapan-harapan yang mustahil.
Mengingat dengan jujur berarti mempersiapkan diri untuk perjuangan yang akan datang, melihat siapa yang menggerakkan sejarah dan siapa yang berusaha menyembunyikannya, serta mencari kebenaran yang kita ciptakan sendiri, di lapangan, di pabrik, di universitas, di kamar mayat… di jantung Januari 2011.
Mitos 1: Revolusi adalah konspirasi asing
Kerapkali dikatakan, seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak, bahwa revolusi hanyalah konspirasi asing — bahwa setiap momennya telah direncanakan, setiap seruannya telah diperhitungkan, dan bahwa sekelompok orang misterius yang mengetahui segala hal telah mengatur peristiwa-peristiwa di balik layar. Narasi ini, di balik kedok kesederhanaannya, adalah kekeliruan yang paripurna. Meski begitu, pihak berwenang tidak ragu untuk menyebarkannya pada hari-hari pertama revolusi, dan kisah ini masih terus bergulir hingga hari ini di kalangan elit penguasa.
Tetapi, adakah dari mereka yang berhenti sejenak untuk mempertanyakan hal sederhana ini? Jika revolusi adalah “konspirasi asing”, mengapa kita melihat rezim-rezim yang menentangnya, juga serangan kontra-revolusinya, selalu didukung oleh kekuatan-kekuatan asing?
Tuduhan bahwa revolusi adalah konspirasi merupakan manipulasi fakta, yang mengaburkan penyebab sebenarnya yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari rakyat: kemiskinan yang panjang, pengangguran, harga pangan yang tak memberi ampun, kebrutalan polisi, korupsi lembaga-lembaga negara, dan perasaan yang meluas akan hilangnya legitimasi. Revolusi tidak sekonyong-konyong muncul begitu saja, dan tidak juga dipaksakan dari luar. Revolusi adalah ledakan dari kemarahan yang dibungkam selama puluhan tahun, dari penderitaan yang terpendam di dalam hati rakyat sebelum ada kekuatan luar yang mendatangi dan memperhatikan mereka.
Ya, para pengorganisir dan aktivis memang terpengaruh oleh apa yang terjadi di Tunisia. Mereka terinspirasi oleh perjuangan-perjuangan sebelumnya dan menggunakan alat-alat komunikasi global. Tetapi ini bukanlah bukti adanya konspirasi asing. Justru ini merupakan bukti bahwa rakyat, terlepas dari semua batasan, berbagi rasa sakit yang sama, mencari alat untuk berkomunikasi dan bersolidaritas, serta saling menguatkan satu sama lain. Ia adalah jerit kehidupan dalam menghadapi penindasan, lebih dari sekadar permainan kekuatan luar.
Tidak satu pun kekuatan luar yang dapat menciptakan skala partisipasi sebagaimana 25 Januari tanpa kemarahan yang terpendam ini. Dan klaim sebaliknya merupakan cara-cara elit untuk membenarkan kegagalan mereka, untuk melemahkan tuntutan rakyat, dan memberikan legitimasi pada penindasan atas nama kedaulatan nasional. Di waktu yang sama, negara itu sendiri pada kenyataannya tetap terikat dengan kekuatan asing melalui bantuan, kerja sama keamanan, dan ketergantungan ekonomi.
Revolusi, dengan demikian, adalah fajar lokal yang menyingsing, gema dari puluhan tahun penindasan. Bukan skenario yang ditulis oleh kekuatan asing.
Mitos 2: Orang Mesir sebenarnya tidak menginginkan demokrasi
Pernyataan bahwa orang Mesir pada tahun 2011 tidak menginginkan demokrasi hanyalah upaya untuk menulis ulang revolusi dari sudut pandang yang bertentangan dengannya. Pernyataan itu adalah bahasa yang menggambarkan kekalahan sebagai kasunyatan, dan menyajikan kediktatoran seolah-olah itu adalah hal yang wajar, bukan hasil dari pemaksaan politik.
Beberapa tahun sebelum 25 Januari, gerakan “Kifaya” yang dibentuk pada Desember 2004 berusaha menghancurkan legitimasi rezim melalui tantangan terbuka dan slogan yang tak terlupakan: “Tidak untuk pewarisan tahta!” (lā li al-tawrits!) Slogan ini menolak kediktatoran yang diwariskan turun-temurun, kapitalisme kroni, dan transformasi republik menjadi monarki keluarga.
Apa yang meledak pada 2011 bukan sekadar protes sesaat, melainkan pemberontakan demokratis massa terhadap kediktatoran borjuis militer: yang ditandai dengan pemilu yang dicurangi, undang-undang darurat permanen, dan kebijakan neoliberal yang memiskinkan rakyat.
Ketika jutaan orang turun ke jalan, mengorganisir pemogokan, dan membentuk komite rakyat, mereka sedang mempraktikkan demokrasi dalam bentuknya yang langsung, meskipun partisipasi mereka tidak memiliki bentuk kelembagaan yang lengkap. Inti dari tuntutan mereka adalah: kehidupan, kebebasan, keadilan sosial. Tuntutan itu merupakan ekspresi dari aspirasi demokrasi yang konkret, yang lebih mengakar dalam kehidupan sehari-hari alih-alih filosofi konstitusional yang abstrak. Dan tuntutan itu mencerminkan partisipasi kolektif yang luas serta pengorganisasian mandiri rakyat, yang secara aktual merupakan praktik demokrasi itu sendiri.
Revolusi tidak keluar sebagai pemenang lantaran mesin kontra-revolusi yang terorganisir telah merancang kegagalannya: pengelolaan masa transisi oleh militer (Dewan Militer), dipertahankannya aparat keamanan, aliansi elit militer dan Islam, serta kampanye kontra-revolusi menyeluruh yang menggunakan teror sebagai senjata dan memaksakan dikotomi palsu antara “stabilitas dan kekacauan”.
Kekuatan kontra-revolusi bekerja untuk melemahkan rakyat, memecah belah organisasi, menghilangkan sifat politik dari partisipasi kolektif, dan mengubahnya menjadi “kekacauan”, untuk kemudian menyajikan penindasan sebagai syarat yang diperlukan — bahkan satu-satunya syarat— bagi stabilitas. Ketika rakyat roboh dan menyerah, hal itu kemudian ditafsirkan ulang sebagai bentuk persetujuan rakyat.
Persetujuan yang dibuat-buat terhadap kembalinya otoritarianisme bukanlah hasil dari kebencian terhadap demokrasi, melainkan cerminan dari penindasan, kesulitan ekonomi, dan tidak seimbangnya pengorganisasian antara massa dan negara — demokrasi tanpa kekuatan buruh yang terorganisir lebih rentan dikalahkan oleh kekuatan kontra-revolusi.
Jadi, pernyataan bahwa orang Mesir tidak menginginkan demokrasi bukanlah sekadar pengamatan yang netral, melainkan efek ideologis dari kontra-revolusi — yang berulang kali dikukuhkan oleh penguasa saat ini — yang menjalankan tugas utamanya: menghancurkan legitimasi pemberontakan, menyalahkan rakyat atas kegagalan struktural penguasa dan pendukung imperialisnya, serta membenarkan represi terhadap tantangan nyata rakyat atas sistem kelas yang ada.
Mitos 3: Mesir sudah stabil dan sejahtera sebelum Revolusi, dan orang-orang awam tidak peduli dengan politik sebelum 2011
Klaim ini sangat menyesatkan; ia mengabaikan kontradiksi struktural dari perkembangan kapitalisme di bawah pengaruh imperialisme, termasuk ketimpangan sosial sistemik, eksploitasi, dan penindasan yang keseluruhannya membentuk Mesir sebelum 2011.
Apa yang disebut sebagai “stabilitas” bukanlah stabilitas bagi masyarakat, melainkan stabilitas bagi kelas penguasa dan modal asing.
Partai Nasional Demokratik (al-Ḥizb al-Waṭanī al-Dīmūqrāṭī) dan rezim Mubarak mempertahankan stabilitas formalnya melalui kontrol otoriter, kebrutalan polisi, dan penyiksaan di bawah undang-undang darurat permanen. Dengan demikian, mereka dapat mengamankan kepentingan borjuasi penguasa dan modal asing, sementara kelas buruh dan petani tetap tertindas dan terpinggirkan.
Reformasi neoliberal yang didukung oleh IMF — program structural adjustment, penghapusan subsidi, privatisasi perusahaan milik negara, dan perluasan utang luar negeri — adalah apa yang Lenin gambarkan sebagai penetrasi modal imperialis ke negara-negara semi-kolonial, yang mengekstraksi surplus nilai dan menciptakan ketergantungan.
Memang benar bahwa indikator seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tampak mengindikasikan kemakmuran, tetapi upah riil tetap stagnan dan pengangguran kaum muda tetap tinggi (sekitar 15–24% menurut statistik 2010). Kemiskinan meningkat dari 21,6% pada 2008/09 menjadi 25,2% pada 2010/11, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan dinikmati hanya oleh segelintir elit, bukan oleh rakyat.
Jadi, apa yang disebut sebagai “stabilitas Mesir sebelum 2011” hanyalah sebuah ilusi: stabilitas bagi kaum borjuis dan lembaga-lembaga negara yang terhubung dengan imperialisme, bukan stabilitas bagi seluruh masyarakat. Adapun kemakmuran yang terlihat di permukaan hanyalah pertumbuhan yang tak seimbang, yang menyembunyikan ketidaksetaraan, eksploitasi, dan kerentanan sosial.
Meskipun rezim Mubarak berusaha membatasi kehidupan politik dan menghambat aktivisme rakyat, rakyat Mesir tidak pernah kehilangan kesadaran politik atau gerakan mereka.
Pemogokan buruh — terutama di pabrik tekstil Mahalla al-Kubra, pabrik-pabrik besi dan baja, serta sektor transportasi — menantang upah rendah, kondisi kerja yang tidak aman, dan pemecatan massal. Mahasiswa di universitas-universitas dan sekolah tinggi juga turut serta dalam gerakan protes melawan tirani dan korupsi, sementara gerakan kemahasiswaan — seperti Haqqi dan 6 April — mengusung tuntutan nasional dan demokratis yang jelas, menegaskan bahwa aktivitas politik tetap hadir di semua lapisan masyarakat, meskipun di tengah represi.
Gerakan Kifaya menghimpun orang-orang dari berbagai spektrum oposisi untuk menentang pewarisan tahta kekuasaan dan penyiksaan, sementara protes-protes mereka mengungkapkan solidaritas terhadap Irak, Palestina, dan Lebanon, yang menunjukkan bahwa kesadaran nasional dan internasional benar-benar nyata adanya.
Kelalaian negara dan korupsi — seperti yang terlihat dalam bencana tenggelamnya feri Al-Salam 98, bahaya lingkungan dari pestisida karsinogenik, dan pembunuhan brutal terhadap Khaled Said — menaikkan amarah rakyat. Sementara itu, penindasan terhadap kelompok-kelompok terpinggirkan, seperti dalam kasus Kairo 52, menunjukkan peran represif negara dalam mempertahankan dominasi borjuasi.
Apa yang semula terlihat sebagai ketidakpedulian politik dari rakyat Mesir yang awam sebenarnya merupakan kesadaran politik yang dibungkam oleh penindasan dan kesenjangan struktural. Kombinasi antara eksploitasi ekonomi, peminggiran sosial, dan penindasan telah menghasilkan kelas buruh dan kader revolusioner yang aktif secara politik, tetapi berhati-hati secara strategis.
Revolusi 2011 tidak muncul begitu saja, tetapi ia merupakan ledakan yang tak terelakkan dari kontradiksi kelas; massa buruh yang tertindas, yang terampas dan termarjinalkan di bawah kediktatoran dan kapitalisme neoliberal. Mereka turun ke jalan untuk menegaskan hak-hak dan kepentingan kolektif mereka dalam menghadapi sistem yang melayani kepentingan elit dan modal asing di atas pengorbanan mereka.
Mitos 4: Revolusi Januari adalah kasus unik Mesir yang tiada duanya
Menggambarkan revolusi Mesir sebagai peristiwa unik Mesir adalah kesalahan dalam membaca, karena mengabaikan akar revolusi yang dalam dan persinggungannya dengan dinamika regional dan global. Revolusi tidak lahir dari karakteristik kultural atau suasana hati rakyat, melainkan dari kontradiksi material yang melanda struktur masyarakat dan ekonomi.
Di Mesir, selama beberapa dekade kebijakan neoliberal telah meningkatkan pengangguran, memusatkan kekayaan di tangan segelintir elit, menanamkan korupsi di semua lembaga negara, dan memperlebar kesenjangan antara kelas penguasa dan sebagian besar rakyat, sehingga memicu revolusi di kalangan masyarakat luas.
Di antara ciri khas revolusi Mesir yang menjadikannya bagian dari gelombang Arab Spring adalah partisipasi semua kelas: dari mahasiswa di universitas, profesional, kelas menengah, hingga kaum miskin, buruh, dan petani. Partisipasi ini bukan sekadar fitur luar dari gerakan, tetapi kekuatan hidup yang mengingatkan semua orang bahwa revolusi bukan monopoli satu kelas saja, dan tuntutannya melampaui batas-batas pembagian sosial tradisional.
Meskipun demikian, peran kelas menengah tetap menjadi sumber ketegangan yang berkesinambungan: partisipasinya dapat mempercepat gerakan massa, tetapi pada saat yang sama membatasi kedalaman transformasi, karena pada dasarnya kelas menengah berusaha melindungi kepentingan materialnya, sedangkan kontribusinya kelak dapat berubah menjadi hambatan bagi penataan ulang struktur sosial dan negara. Inilah yang kita lihat pasca revolusi ketika kekuatan militer dan konservatif kembali ke permukaan. Ia menegaskan peringatan Lenin bahwa revolusi tanpa kepemimpinan terorganisir dari kelas buruh rentan terhadap penyimpangan dan kooptasi.
Pemahaman tentang revolusi Mesir tidak akan lengkap jika kita memisahkannya dari konteks Arab Spring. Tunisia, Libya, Yaman, Suriah, dan Bahrain mengalami pemberontakan serupa, yang semuanya berasal dari tirani, pengangguran, peminggiran, dan pengaruh kekuatan imperialis. Di semua negara ini, massa menghadapi elit penguasa yang kekuatannya dijangkarkan pada kapitalisme global. Arab Spring bukanlah serangkaian peristiwa yang terpisah, melainkan satu gelombang perjuangan yang sama dalam melawan ketidakadilan, dan pertempuran rakyat yang bersatu-padu di tingkat regional.
Situasi regional memang membentuk jalannya sendiri bagi setiap pemberontakan, tetapi ia tidak lantas kemudian menciptakan revolusi yang terpisah dari tekanan global dan kelas sosial.
Revolusi Mesir adalah contoh nyata dari konflik kelas global, di mana tuntutan, batasan, dan harapan rakyat bersinggungan dengan kekuatan dan struktur ekonomi-politik yang mencoba menindasnya, di seluruh dunia pada abad ke-21.
Mitos 5: Revolusi adalah revolusi pemuda atau revolusi facebook yang terjadi secara tiba-tiba
Selama bertahun-tahun, terdapat narasi yang menggambarkan revolusi 25 Januari 2011 sebagai “revolusi pemuda” atau “revolusi Facebook”, seolah-olah itu adalah peristiwa virtual yang muncul begitu saja dari laman-laman media sosial. Mengenai gagasan bahwa Januari adalah “revolusi pemuda”, di dalamnya terkandung secuil kebenaran. Tetapi, gagasan ini lebih banyak menyembunyikan daripada menjelaskan. Ya, pemuda memang berada di garis depan, terutama pemuda buruh, profesional, dan mahasiswa, tetapi revolusi ini bukanlah tindakan dari satu kelompok usia saja.
Di sisi lain, narasi itu juga merupakan penyederhanaan yang keliru: mengabaikan konteks historis dan sosial yang mendahului revolusi, mendistorsi sifat sebenarnya dari revolusi sebagai revolusi rakyat yang luas, dan mengukuhkan gagasan-gagasan yang berakibat fatal, seperti konflik antar generasi.
Bertahun-tahun sebelum 25 Januari, Mesir telah menyaksikan akumulasi perjuangan yang jelas: protes solidaritas dengan Palestina dan Irak, gerakan “Kifaya”, perjuangan kemerdekaan peradilan, gelombang pemogokan buruh sejak 2006, dan terkikisnya otoritas rezim dan polisi secara bertahap. Konflik-konflik ini tidak muncul di internet, melainkan di jalanan, pabrik-pabrik, universitas, serikat buruh, jalan-jalan, dan alun-alun. Selain itu, banyak dari mereka yang terlibat dalam perjuangan ini bukanlah “pemuda” di saat revolusi meletus, tetapi mereka telah menciptakan iklim yang memungkinkan revolusi itu meletus.
Internet memang memainkan peranan penting, tetapi hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai pemicu. Bahkan pada malam menjelang revolusi, pengguna internet hanya sekitar seperlima dari populasi, sehingga tidak mungkin untuk mengklaim bahwa revolusi adalah hasil dari platform digital yang digunakan oleh minoritas. Halaman-halaman seperti “Kita Semua Khaled Said” (Kulluna Khālid Sa’īd) berkontribusi dalam menyoroti isu-isu penindasan dan penyiksaan, tetapi pengaruhnya yang sesungguhnya adalah melalui penyebaran kontennya ke media tradisional, bukan melalui interaksi langsung dengan massa secara luas.
Pengalaman sebelumnya pada 6 April 2008 juga membuktikan bahwa gagasan “pengerahan massa elektronik” adalah palsu. Sebab seruan untuk melakukan pemogokan umum terbukti gagal, meski ada momentum besarnya di Facebook. Sementara itu, pemberontakan yang sebenarnya telah terjadi di Mahalla, sebagai akibat dari kemarahan rakyat yang tidak ada hubungannya dengan seruan virtual tersebut.
Ketika revolusi meletus, ia tidak terbatas pada kalangan pemuda atau kelas menengah terpelajar. Momen-momen penentu sebenarnya justru terjadi ketika kaum miskin kota, penduduk daerah kumuh, buruh, pegawai, dan masyarakat umum ikut terlibat, yang disertai dengan meluasnya pembangkangan sipil. Pembakaran kantor polisi, runtuhnya aparat keamanan, dan kemudian pemogokan besar-besaran pada bulan Februari bukanlah tindakan “revolusi pemuda”, tetapi ekspresi kemarahan sosial yang meluas, yang tanpanya rezim tidak akan jatuh.
Seandainya revolusi Januari adalah “revolusi Facebook”, maka ia akan berhenti dengan terputusnya jaringan internet, padahal pada kenyataannya itu tidak terjadi. Sebaliknya, revolusi itu terus berlanjut dan meningkat, menegaskan bahwa pusat gravitasinya ada di jalanan.
Oleh karena itu, menyederhanakan 25 Januari sebagai “revolusi pemuda” tidak menjelaskan apa yang terjadi, tetapi justru melayani narasi politik yang mengabaikan peran kelas rakyat dan buruh, dan mengosongkan revolusi dari makna sosialnya yang mendalam. Lebih tepat untuk mengatakan bahwa Revolusi Januari adalah revolusi rakyat di mana kaum muda memainkan peran sentral, tetapi mereka tidak melakukannya sendirian dan mereka tidak dapat menyukseskan revolusi tanpa keterlibatan seluruh masyarakat, terutama kelas-kelas yang telah membayar harga mahal sebelum dan selama revolusi.
Mitos 6: Peran buruh hanya sepele atau marjinal
Kaum buruh bukanlah pihak marjinal dalam Revolusi 25 Januari, melainkan salah satu pilar utamanya dan kekuatan sosialnya yang paling luas. Para buruh tidak terlambat bergabung dengan revolusi. Sebaliknya, mereka telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun melalui gelombang pemogokan dan protes yang berangsur-angsur, yang mematahkan hambatan ketakutan, menantang undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang darurat, serta merebut hak untuk berorganisasi secara independen.
Klaim bahwa peran buruh hanya marjinal tidak sesuai dengan fakta, bahkan mencerminkan penyederhanaan yang disengaja dari revolusi pada momen simbolisnya di Midan Tahrir, dengan mengabaikan akar sosialnya yang dalam. Revolusi tidak meletus secara tiba-tiba pada Januari 2011, tetapi ia merupakan puncak dari konflik sosial yang panjang yang dipimpin oleh gerakan buruh sejak awal milenium.
Antara tahun 2004 dan 2010, Mesir menyaksikan gelombang protes buruh yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan pemogokan di Mahalla, terutama pemogokan Desember 2006, sebagai titik awalnya. Pemogokan ini tidak terbatas dan terisolir. Ia melibatkan puluhan ribu pekerja dan membawa massa kembali ke jalan setelah pembatasan gerakan politik, serta mematahkan dominasi organisasi serikat buruh resmi yang berafiliasi dengan negara hingga akhirnya mendirikan serikat buruh independen. Selain itu, pemberontakan Mahalla pada April 2008 merupakan latihan praktis awal untuk mobilisasi dan konfrontasi revolusi yang lebih besar.
Selain itu, gerakan buruh juga berkontribusi langsung dalam merumuskan isi revolusi, karena tuntutan keadilan sosial bukanlah hasil dari retorika politik semata, melainkan hasil dari perjuangan buruh selama bertahun-tahun melawan upah rendah, korupsi, dan privatisasi. Sebagaimana banyak mekanisme revolusi, seperti pendudukan lapangan, pembangunan barikade, dan pengorganisasian komite pemenuhan kebutuhan hidup, telah diterapkan sebelumnya dalam protes buruh.
Selama hari-hari revolusi, gerakan buruh di pabrik-pabrik dan fasilitas-fasilitas vital telah memainkan peranan yang sangat penting. Sebab gerakan ini turut berkontribusi dalam melumpuhkan sektor-sektor penting negara dan hampir menyebabkan pemogokan umum, yang mendorong Dewan Militer untuk menekan Mubarak agar mundur sebelum revolusi mengancam kepentingan seluruh kelas kapitalis. Jumlah korban yang tewas dan terluka menegaskan bahwa para buruh adalah pihak yang paling banyak membayar harga revolusi dengan darah mereka.
Oleh karena itu, penggambaran buruh sebagai aktor figuran tidak mencerminkan kelemahan peran mereka. Sebaliknya ia malah mencerminkan pengucilan yang disengaja terhadap peran dan tuntutan sosial mereka, yang berkontribusi pada pengosongan isi revolusi, terutama dengan lemahnya representasi politik dan serikat buruh, di bawah kebijakan keamanan yang ketat sejak tahun 1952.
Mitos 7: Universitas tidak penting, dan mahasiswa tidak memiliki tuntutan yang jelas
Beberapa narasi mengklaim bahwa universitas-universitas Mesir hanya memainkan peran figuran dalam revolusi, dan bahwa gerakan mahasiswa tidak memiliki tuntutan yang jelas. Narasi ini merupakan gambaran yang jauh dari kenyataan sejarah. Mahasiswa memainkan peran penting sebelum dan selama revolusi, dan mereka adalah kekuatan yang terorganisir dan berpengaruh dalam kehidupan politik dan sosial.
Bahkan sebelum revolusi meletus pada Januari 2011, universitas adalah tempat untuk mobilisasi dan aktivitas politik. Para mahasiswa ikut serta dalam mobilisasi selama peristiwa Intifada Palestina kedua, yang menunjukkan kemampuan mereka dalam mengorganisir dan memengaruhi opini publik. Periode tersebut juga menyaksikan lahirnya gerakan mahasiswa penting seperti gerakan “Haqqi” dan gerakan 6 April, yang kemudian menjadi kekuatan revolusioner yang menonjol. Selain itu, mahasiswa juga terlibat dalam kampanye dan organisasi politik yang lebih luas seperti Gerakan Kifaya, Ikhwanul Muslimin, dan Gerakan Sosialis Revolusioner, yang mencerminkan keragaman afiliasi dan ideologi, serta kesadaran mereka akan pentingnya kerja sama dan koordinasi lintas aliran.
Selama revolusi, para mahasiswa aktif berpolitik di lapangan. Mereka mengorganisir pemogokan dan aksi duduk di area kampus, menuntut pemecatan pimpinan universitas yang terkait dengan rezim sebelumnya, menuntut penerapan mekanisme demokratis untuk memilih dekan dan kepala fakultas, serta menjamin kemandirian universitas dan kebebasan mahasiswa. Mereka juga berusaha memperbaiki kondisi anggota fakultas dan membuat peraturan mahasiswa yang menjamin kesetaraan peluang, yang menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa memiliki tuntutan yang spesifik dan tujuan yang jelas.
Aktivitas mahasiswa juga ditandai dengan kesadaran taktis, karena mahasiswa mampu membedakan antara pertempuran yang menguras tenaga dan yang membuahkan hasil, serta mampu membangun aliansi luas di antara berbagai aliran politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan serikat mahasiswa dan aktivitas serikat buruh. Mereka juga memanfaatkan teknologi modern untuk berkomunikasi dan menggalang dukungan, yang memperkuat kapasitas mereka untuk mengorganisir dengan cepat dan menggalang massa di berbagai universitas.
Singkatnya, universitas tidaklah marjinal dalam revolusi, melainkan menjadi pusat aktivitas politik dan sosial sebelum dan selama revolusi. Gerakan mahasiswa ditandai dengan kesadaran, organisasi, penetapan tuntutan, dan kemampuan untuk bekerja di lintas-aliran, sehingga klaim bahwa mahasiswa tidak efektif atau tujuan mereka tidak jelas merupakan klaim yang jauh dari kenyataan sejarah.
Mitos 8: Tahrir adalah tempat yang sakral, dapat mempersatukan, dan berwatak revolusioner secara alami, serta merupakan pusat revolusi
Midan Tahrir berubah menjadi ikon revolusi dan menjadi pusat perhatian dunia, tetapi sentralitas Midan Tahrir dan penempelan karakter utopis padanya merupakan kesalahan revolusi.
Klaim tentang utopia Tahrir dimaksudkan untuk mengaburkan dimensi kelas dan memisahkan tuntutan politik dari tuntutan ekonomi, di bawah slogan-slogan seperti “satu tangan”, sehingga revolusi direduksi menjadi mangkatnya Mubarak.
Namun, kenyataan membantah klaim ini karena banyak midan-midan lainnya yang turut serta dan memainkan peranan yang penting, terutama di Alexandria, Mahalla, dan Suez, sementara partisipasi provinsi-provinsi di wilayah Sha’īdī justru lemah.
Massa juga membentuk komite rakyat di berbagai daerah dan lingkungan untuk mengatur kehidupan mereka sebagai tanggapan atas upaya negara dalam menyebarkan kekacauan. Komite-komite ini didukung oleh sayap kiri revolusioner, yang berupaya mengoordinasikan mereka.
Revolusi juga menyebar ke pabrik-pabrik, di mana para buruh mengangkat slogan pembersihan untuk menghancurkan “segala sesuatu yang berhubungan dengan Mubarak.” Namun, tidak adanya organisasi serikat buruh yang mencakup jutaan buruh, serta partai revolusioner yang megakar di kalangan buruh, kaum miskin kota, dan petani miskin, kesemuanya menggagalkan kemungkinan organisasi kelas buruh dan sekutunya untuk berjuang menggulingkan kekuasaan borjuis dan mendirikan negara buruh dan petani.
Revolusi adalah proses perubahan struktur sosial dan hubungan produksi, bukan sekadar perubahan wajah politik.
Dengan tidak adanya pertanyaan tentang redistribusi kekayaan dan bentuk serta watak ekonomi, dominasi kekuatan reformis di kancah revolusioner dan pengangkatan slogan-slogan seperti “Kami tidak ingin menghentikan roda produksi” dan “tidak untuk pemogokan sektarian”, negara borjuis berhasil menata kembali barisannya dan merebut kembali inisiatif melalui inti yang kokoh: institusi militer.
Mitos 9: Revolusi tidak memiliki tuntutan yang jelas
Revolusi memiliki tuntutan dan slogan yang jelas. Slogan revolusi, “Roti, kebebasan, keadilan sosial”, merupakan ekspresi terbaik dari tuntutan tersebut.
Kebebasan sebagai tuntutan politik adalah perlawanan terhadap negara polisi dan militer, penyiksaan di penjara, serta perjuangan untuk perputaran kekuasaan secara demokratis dan adanya kehidupan politik yang nyata.
Keadilan sosial sebagai tuntutan sosial adalah perlawanan terhadap privatisasi di era Mubarak dan kebijakan neoliberalnya, serta kelas pengusaha yang berkait kelindan dengan kekuasaan.
Di Lapangan Tahrir terdapat dokumen-dokumen yang memuat tuntutan-tuntutan spesifik yang diajukan:
- Menjatuhkan rezim dan menggulingkan Mubarak
- Membubarkan Badan Keamanan Negara dan Partai Nasional
- Membubarkan Dewan Rakyat dan Dewan Syura
- Menyusun konstitusi baru
- Membentuk pemerintahan transisi
- Mengadili para pembunuh para revolusioner dan para penjahat
Namun, yang benar-benar absen adalah adanya front progresif atau partai sosialis revolusioner yang mengakar di tengah-tengah massa, yang membawa program yang jelas yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan saat ini di semua isu politik, sosial, dan luar negeri; program yang mampu memobilisasi massa di belakangnya untuk menuntaskan revolusi dan membangun lembaga-lembaga negara yang baru. Kealpaan inilah yang memuluskan jalan bagi kekalahan revolusi dan kemenangan kontra-revolusi.
Mitos 10: Revolusi telah gagal, jadi seluruh pengalaman itu tidak berguna
Menganggap Revolusi 25 Januari sebagai pengalaman yang sepenuhnya gagal dan tidak berguna adalah pemahaman yang dangkal dan tak ilmiah tentang sejarah dan revolusi. Revolusi memang tidak mencapai tujuan yang paripurna untuk menggulingkan kelas penguasa atau membangun sistem yang adil, tetapi itu tidak berarti bahwa revolusi itu tidak berguna.
Dari perspektif Marxis revolusioner, revolusi adalah proses yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran massa dan mengorganisir kelas buruh. Dan setiap kemunduran atau kegagalan parsial atau kekalahan adalah pelajaran penting untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya; serta untuk menarik pengalaman dan pelajaran penting dalam terang teori revolusi permanen yang menekankan sentralitas hubungan antara perjuangan demokratis dan kelas, dalam proses perubahan yang radikal.
Revolusi telah mengungkapkan kerapuhan rezim penguasa dan keterasingannya dari massa. Ia juga menyoroti kelemahan kelas menengah dan borjuasi kecil dalam memimpin perjuangan untuk mencapai perubahan radikal.
Revolusi memiliki andil dalam menyebarkan kesadaran politik di kalangan massa. Ia menunjukkan bahwa reformasi formal tidaklah cukup dan bahwa revolusi sejati membutuhkan organisasi kelas yang independen dan strategi yang jelas untuk merebut kekuasaan oleh kelas buruh, dengan melanjutkan perjuangan sampai tujuan revolusi tercapai sepenuhnya tanpa dibatasi pada tuntutan parsial.
Mengatakan bahwa revolusi tidak berguna berarti mengabaikan pengalaman jutaan orang yang turun ke jalan menuntut kehidupan, kebebasan, dan keadilan sosial. Kegagalan dalam mencapai tujuan tertentu bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan kesempatan untuk memahami sifat sistem kapitalis dan kekuasaan militer, serta mempersiapkan massa untuk pertempuran di masa depan, di mana setiap kemunduran dipandang sebagai satu langkah maju dalam perjalanan revolusioner yang panjang dan berkelanjutan.
Mitos 11: Kekacauan adalah hal yang tak terhindarkan setelah Mubarak digulingkan
Revolusi selalu dituduh sebagai penyebab kekacauan…
Kita harus membongkar konsep “kekacauan”. Sebab apa yang oleh rezim disebut sebagai kekacauan sebenarnya adalah pembongkaran kekuatan lama, penyerbuan penjara yang merupakan tempat penyiksaan warga sipil, pembubaran keamanan negara dan cengkeraman aparat keamanannya, serta upaya untuk membangun lembaga-lembaga baru yang berpihak pada revolusi dan para revolusioner.
Namun, kerusuhan yang terjadi pada bulan Januari adalah tindakan yang disengaja oleh lembaga-lembaga negara untuk menghukum rakyat atas revolusinya. Kerusuhan ditujukan untuk menakut-nakuti masyarakat umum agar mereka memilih antara kediktatoran atau kekacauan, atau seperti yang dikatakan Mubarak dalam pidatonya yang terkenal, “Aku atau kekacauan.”
Kita semua telah melihat bagaimana perintah dikeluarkan untuk membebaskan baltageyya2 dari penjara untuk menakut-nakuti massa. Kita juga melihat bagaimana polisi selama dua tahun tidak menjalankan tugasnya, di samping upaya terus-menerus untuk menciptakan berbagai krisis, agar massa kehilangan kepercayaan terhadap revolusi dan para revolusioner.
Namun, di tengah revolusi, massa membentuk komite rakyat di wilayah masing-masing sebagai model organisasi mandiri untuk mengelola urusan mereka tanpa lembaga negara yang represif. Hal ini merupakan peluang, jika diterapkan dan diperluas ke tempat kerja, untuk membangun kekuasaan rakyat alternatif.
Ironisnya, ketika lembaga-lembaga negara berusaha menimbulkan kepanikan dan menciptakan kerusuhan, justru adalah massa yang mengatur barisannya untuk mengorganisir masyarakat melalui komite-komitenya.
Mitos 12: Sistem lama lenyap setelah lengsernya Mubarak
Menyebut lengsernya Mubarak sebagai keruntuhan sistem lama adalah salah besar, karena sistem bukanlah seorang individu, melainkan sehimpun relasi kekuasaan dan kepentingan kelas serta lembaga-lembaganya.
Negara sebagai lembaga kelas yang bertujuan melindungi kepentingan kelas penguasa tidaklah runtuh, karena struktur Kementerian Dalam Negeri tidak berubah dan kebijakannya tetaplah sama, begitu pula dengan lembaga peradilan yang tetap menjadi bagian dari kontra-revolusi dengan putusan-putusannya yang menentang para revolusioner.
Peralihan kekuasaan dari Mubarak ke Dewan Militer setelah 11 Februari hanya menandai jatuhnya kepala rezim.
Tentara di Mesir bukan hanya kekuatan militer, tetapi juga pemilik terbesar alat-alat produksi dan mereka masih menguasai tanah, pabrik, dan perusahaan, tanpa pengawasan anggaran.
Bahkan para pengusaha yang namanya terkait dengan rezim Mubarak, seperti Ahmed Ezz, kembali ke permukaan, dan seringkali militer sendirilah yang mengambil peran ini.3
Mitos bahwa rezim telah tumbang digembor-gemborkan demi menenangkan situasi dan agar negara dapat kembali memegang kendali atas segala urusan.
Revolusi yang tidak menghancurkan sepenuhnya struktur negara lama dan tidak membangun struktur yang mengadopsi kepentingan rakyat hanyalah revolusi setengah-setengah yang menggali kuburannya sendiri.
Dari arsip, Anda dapat membaca artikel yang diterbitkan di situs Revsoc.me.
Mitos 13: Kekerasan Pada Dasarnya Berasal Dari Para Demonstran
Klaim bahwa kekerasan berasal dari para demonstran adalah omong kosong yang mengabaikan fakta bahwa kekerasan adalah watak struktural negara. Negara memonopoli alat-alat kekerasan, sehingga kita harus membedakan antara kekerasan sistematis negara dan kekerasan rakyat untuk melawan ketidakadilan.
Negara adalah sumber kekerasan, baik sebelum revolusi, di mana ia muncul dalam bentuk penyiksaan sistematis di penjara-penjara keamanan negara dan di kantor-kantor polisi, maupun selama revolusi, ketika polisi mulai menggunakan gas air mata dan peluru karet, kemudian peluru tajam. Para demonstran tidak pergi ke lapangan dengan senjata, melainkan dengan tubuh dan kemauan mereka.
Apa yang digambarkan sebagai kekerasan demonstran adalah perlawanan terhadap serangan keamanan. Pembakaran kantor polisi bukanlah tindakan sabotase, tetapi perlawanan terhadap penghancuran aparatur negara yang represif yang menyiksa dan merendahkan warga negara.
Bahkan, rezimlah yang menggunakan baltageyya, sebagaimana terjadi di Mawqif al-Jamal. Mereka mengorganisir serangan terhadap demonstran dengan senjata tajam, kuda, dan unta.
Kami memandang kekerasan secara berbeda, karena rezim melakukan kekerasan struktural, baik ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, dan penyakit, maupun kekerasan fisik di kantor polisi. Apa yang terjadi pada Januari adalah revolusi melawan semua jenis kekerasan.
Mitos Ke-14: Pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dalam Revolusi adalah hal yang insidental, atau dibesar-besarkan, atau semata-mata ulah baltageyya
Perempuan berpartisipasi secara aktif dalam revolusi Januari. Kehadiran mereka sangat berpengaruh dan efektif dalam gerakan revolusioner. Bahkan, dalam setiap peristiwa penting, para perempuan muda berada di garis depan. Sebelumnya, para buruh perempuan juga memainkan peran penting dalam pemogokan buruh, dan di antara mereka muncul para pemimpin serikat buruh yang berpengaruh.
Partisipasi luas ini menjadi sasaran negara dan kekuatan kontra-revolusi, sehingga meningkatkan intensitas pelecehan di media, kekerasan seksual, dan bahkan pemerkosaan untuk menghalangi partisipasi perempuan dalam revolusi.
Kekerasan meningkat secara jelas bukan karena ia baru, tetapi karena ia mencerminkan konflik untuk menguasai ruang publik. Perempuan yang memilih untuk berdemonstrasi dan berpartisipasi dalam politik dianggap telah melanggar aturan sosial tradisional, sehingga masyarakat dan penguasa meresponsnya dengan mencoba mengusir mereka dari ruang-ruang tersebut dan memaksakan disiplin seksual-sosial.
Kekerasan terhadap perempuan bukanlah kejadian yang kebetulan, tetapi sudah ada sebelum revolusi, berulang kali terjadi di jalanan dan transportasi umum, mulai dari pelecehan verbal dan fisik hingga serangan kelompok dan pemerkosaan. Fenomena ini bukan hanya cerminan dari rasisme sosial atau bias legislatif terhadap perempuan, tetapi juga bagian dari struktur kekuasaan dan ekonomi borjuis yang mempertahankan dominasi kelas-kelas yang menguasai ruang publik, serta memaksakan peran-peran tertentu pada perempuan yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.
Peran negara dan masyarakat saling terkait. Negara sering kali tidak menghukum pelaku kekerasan dan secara implisit memberinya kekebalan hukum, sementara masyarakat turut membenarkan kekerasan dengan menyalahkan perempuan atas pakaian yang mereka kenakan atau kehadiran mereka di ruang publik. Hal ini mencerminkan perwujudan kelas-kelas yang mendominasi relasi kekuasaan di ranah publik dan privat, di mana dominasi laki-laki dan kelas borjuis dipertahankan, sementara perempuan dan minoritas kelas miskin menanggung beban kekerasan.
Kekerasan di ruang publik terkait dengan apa yang terjadi di ruang privat; pemaksaan peran tradisional, kontrol atas pergerakan mereka, pernikahan dini, semuanya merupakan elemen yang memperkuat budaya impunitas dan kekerasan. Hal ini menjadikan kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian dari struktur sosial dan ekonomi itu sendiri, bukan sekadar insiden kebetulan.
Mitos 15: Militer Melindungi Revolusi
Ini adalah mitos yang bertujuan untuk menggagalkan revolusi.
Tidak mungkin memahami posisi militer tanpa memahami posisinya sebagai kekuatan kapitalis terbesar di negara ini. Dukungan militer terhadap revolusi bukanlah karena keberpihakan atau keyakinan terhadap prinsip-prinsip revolusi, melainkan karena para jenderal militer melihat revolusi sebagai peluang untuk menyingkirkan proyek pewarisan kekuasaan dan sayap Gamal Mubarak di pemerintahan, yang hendak meminggirkan peran politik militer demi kepentingan para pengusaha.
Jika militer merepresi revolusi secara berlebihan, hal itu akan menyebabkan perpecahan internal di antara jenderal dan perwira muda yang menolak menembaki para demonstran.
Namun, pihak militer memilih untuk menahan revolusi melalui taktik-taktik licik, seperti slogan “tentara dan rakyat adalah satu kesatuan”.
Jika militer benar-benar mendukung revolusi, bagaimana kita bisa menjelaskan kejahatan yang dilakukan setelah itu, seperti pemeriksaan keperawanan, pembantaian Maspero, protes Muhammad Mahmoud, pembantaian Dewan Menteri, dan pengadilan militer terhadap warga sipil?
Militer adalah bagian dari aparat represif negara, dan di Mesir ada kelas ekonomi di mana militer turun tangan untuk melindungi rezim dari kejatuhan dan melindungi hubungan produksi yang sebenarnya, bukan sekedar kekuasaan Mubarak.
Setelah tumbangnya Kementerian Dalam Negeri pada 28 Januari, militer turun tangan untuk menenangkan massa agar struktur negara tetap terjaga.
Footnotes
-
Penulis menyindir bahwa penguasa lebih suka membicarakan hal-hal sepele dan sensasional seperti “kentucky dan hubungan seksual penuh” yang merepresentasikan upaya merendahkan revolusi dengan mengaitkannya pada hal-hal yang tidak serius, alih-alih membahas isu-isu substansial seperti pemogokan buruh di Mahalla, perjuangan buruh pabrik besi dan baja, atau solidaritas yang tumbuh antara buruh, aktivis serikat, dan para aktivis lainnya. ↩
-
preman-preman yang disponsori negara. ↩
-
mereka secara aktif menggantikan posisi konglomerat sebagai aktor ekonomi dominan. ↩