Tulisan ini merupakan versi yang disunting dari naskah yang dibawakan dalam acara Diagnosa Masisir, 08 April 2026.
Mengapa masisir absen dalam isu strategis?
Itulah pertanyaan yang diajukan kepada saya agar dikupas dan dipresentasikan dalam acara Diagnosa Masisir, yang diselenggarakan oleh Masisir Movement. Saat memulai berbicara, saya membuat disklaimer terlebih dahulu bahwa sekalipun saya duduk di samping ketua PII dan HMI, namun bukan berarti saya mewakili organisasi tertentu. ABC Marxisme adalah klub buku yang mengkaji pemikiran-pemikiran marxis. Kehadiran saya sebagai pemantik adalah pengayaan perspektif dan provokasi pemikiran.
Terkait dengan isu strategis (yang dalam konteks ini adalah isu global), banyak dari kita masisir menyikapinya sebagai problem moral. Isu strategis dipersempit menjadi persoalan baik-buruk, benar-salah, dan kerap kali berakhir pada simpati, pada posisi emosional menyangkut rasa iba dan tidak iba.
Setelah mengamati beberapa hal yang kita lakukan, acara-acara yang seruannya tersebar di media sosial dan berbagai pernyataan yang dikeluarkan, saya menemukan sangat sedikit dari kita yang memperlakukan isu strategis sebagai persoalan struktural yang menyangkut realitas ekonomi-politik. Tak bisa dipungkiri, amat banyak bentuk-bentuk ‘solidaritas’ yang ditampilkan, meski hanya dalam skala yang kecil. Namun, jarang saya mendengar bahwa bentuk-bentuk tersebut dibasiskan pada pertanyaan seperti, “sistem apakah yang menyebabkan penderitaan penduduk Palestina?” atau, “tatanan struktur seperti apa yang membuat rakyat Iran menciptakan gerakan perlawanan terhadap rezim pada Februari lalu?”
Pada akhirnya bentuk ‘solidaritas’ kita sering berupa doa bersama, salat shubuh berjamaah, donasi kemanusiaan, acara yang bersifat seremonial, atau seminar-seminar yang masih dalam garis-garis yang aman (maksudnya, visi yang cenderung diplomatis, yang tidak benar-benar mengguncang tatanan kekuasaan). Nyaris tidak ada yang menggelar aksi-aksi atau, sekurang-kurangnya, diskusi yang benar-benar menyoal tatanan ekonomi-politik dan menyinggung tatanan kekuasaan.
Garis-garis aman ini juga dianut oleh PPMI. Dalam pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan 2024 lalu, kita dapat mengamati bagaimana posisi politiknya tidak bisa dibedakan dari posisi pemerintah Indonesia. Kita juga tidak dapat menunjukkan bahwa poin-poin pernyataan tersebut dibuat atas dasar analisis yang dalam. Maka dari itu, tidak sedikit dari kita yang beranggapan bahwa hadirnya pernyataan tersebut hanya bersifat tokenistik: sekedar agar tidak dibilang PPMI tidak diam dalam isu tersebut.
Isu strategis, dalam konteks pembicaraan kita sekarang, sejatinya adalah problem-problem yang menyangkut kepentingan umat manusia dalam skala global: ada perang imperialis dan efek tatanan imperialismenya, hutang global, krisis pangan yang disebabkan kebijakan neolib, eksploitasi korporasi multinasional, represi-represi politik, dan lain sebagainya. Isu ini tidak bisa dipecahkan dengan akal sehat sehari-hari. Ia menuntut untuk didiskusikan dan dikaji dengan melibatkan kerangka analisis struktural.
Penyederhanaan isu strategis menjadi problem moral belaka merupakan salah satu alasan mengapa isu strategis absen dari kesadaran kita. Ini diagnosa pertama.
Diagnosa kedua, alasan lain kita absen dalam isu strategis adalah karena sebagian besar dari kita tidak memiliki sense politik.
Yang dimaksud dengan sense politik di sini adalah kemampuan untuk membaca isu strategis sebagai medan pertarungan antar kepentingan-kepentingan yang kontradiktif. Antara pihak yang memiliki dan pihak yang tak-memiliki. Kemampuan ini setidaknya melibatkan beberapa hal:
- Analisis struktural, isu strategis tidak disikapi sebagai problem moral.
- Logika kawan vs lawan, yang menjadi basis kesadaran tentang siapa yang diuntungkan dari struktur yang ada sekarang ini, baik lokal maupun global.
- Solidaritas terhadap para korban tatanan sosial politik hari ini, yaitu kawan kita rakyat.
- Aksi dan tindakan politis.
Namun di lingkungan kita hari ini, tidak sedikit yang bahkan tindakan politik dalam artian yang tipis (atau yang menuntut partisipasi politik yang minimal) itu saja dilarang, entah secara sadar maupun tidak. Oleh sebagian masyayikh kita ditekankan agar menjadi thalib saja, tidak ikut-ikutan politik menyangkut Palestina. Aksi-aksi lunak terhadap kekuasaan dihadiri secara sukarela oleh tamu atasan, namun aksi yang menentang kekuasaan disusupi intel atasan. Hubungan antara ilmu dan politik dinormalisasi sebagai tidak nyambung, meskipun kita menyadari bahwa kita adalah golongan yang memiliki privilege dan menjadi lapisan termaju, yang memiliki kewajiban untuk menggunakan ilmu kita demi kepentingan bersama rakyat.
Di samping larangan tersebut, saya juga menyadari terdapat keengganan dari kita untuk berpolitik. Ada anggapan bahwa aktivitas politik tidak berbeda dengan politik praktis. Ada distorsi politik sebagai konfrontasi kawan versus lawan menjadi politik-politik permainan elit pemerintah. Tentu anggapan ini pada tingkat tertentu wajar adanya. Sebab, banyak dari kita yang mewarisi konsep politik semacam itu di Indonesia. Lihatlah pejabat pemerintahan Indonesia hari ini. Setibanya di Kairo, politik kemahasiswaannya juga tidak banyak bedanya.
Di sini muncul pertanyaan, apakah PPMI tidak bisa membayangkan pola politik yang melampaui pola-pola yang ada di Indonesia? Mengapa, meski kita tahu persatuan thalib Indonesia sudah ada sebelum kemerdekaan, PPMI tidak bisa membayangkan aktivisme politik yang terpisah dari KBRI? padahal di tingkat tertentu maklum diketahuti bahwa pemerintah Indonesia terhadap rakyatnya sendiri bertindak serupa penjajah.
Dalam beberapa laporan yang saya temukan, PPMI mengadopsi SGS (Student Government System) yang lengkap dengan trias politikanya. Ada badan eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya. PPMI seolah bertindak sebagai pemerintah yang mengelola sebuah miniatur negara. Dan dalam banyak hal, PPMI juga turut menjalankan fungsi-fungsi negara dalam skala yang kecil. Ada beberapa poin keberatan menyangkut hal ini:
- Terdapat klaim representasi tunggal masisir, yang dalam momen tertentu peran mediasinya justru dimanfaatkan (dan dalam kata yang lebih kasar, diakali) oleh KBRI, sebab secara tidak langsung PPMI turut menjalankan tanggung jawab yang mestinya ditanggung oleh KBRI. Hal itu banyak jumlahnya dan bergulir di berbagai momen. Silahkan cari sendiri.
- Seandainya peran mediasi dan representasi itu kita asumsikan benar dan baik, PPMI pada praktiknya tidak mewakili seluruh mahasiswa Indonesia. Kita bisa menghitung berapa persen dari masisir yang turut berpartisipasi dalam Pemira. Belum lagi kerja-kerja politiknya. Dalam banyak kasus kita tiba-tiba disodori berbagai program, tanpa ada kajian yang mendalam tentang apa yang sebenar-benarnya dibutuhkan masisir, apakah program-program itu benar-benar penting.
- Pada akhirnya, kitalah yang dituntut untuk menyesuaikan logika kita dengan logika segelintir pengurus PPMI. Dan bukan sebaliknya.
Setidaknya kerja-kerja politik SGS dan tiga poin keberatan tadi turut membentuk cara pandang kita bahwa sebagian besar politik PPMI adalah politik praktis.
Terkhusus relasi kemitraan dengan KBRI, PPMI bertindak seolah seperti subkontraktor, pihak yang melakukan kerja-kerja yang sebenarnya bukanlah tanggung jawab mereka. Sejauh relasi ini tidak diguncang, PPMI secara inheren tidak akan mampu melampaui logika KBRI, yang mana ia diseragamkan dengan logika rezim di Indonesia saat ini. Betapapun PPMI diisi oleh orang-orang yang mampu berpikir seradikal apa pun.
Ketidakmampuan melampaui logika rezim mencakup posisi-posisi politik terkait dengan isu global. Terhadap apa yang terjadi di Palestina, guncangan terhadap kekuasaan tidak pernah tampil di atas kertas, hanya berhenti di baliknya dan ruang-ruang gosip. Dan terkait isu internal, saya menemukan butir undang-undang yang mengatur adanya larangan paham-paham radikal, dengan memasukkan marxisme di dalamnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, kekejaman pembantaian dalam G30S PKI juga dirayakan di pamflet-pamflet. Bukankah ini adalah posisi politik yang sama dengan pemerintahan gemuk kita hari ini?
Pola politik PPMI hari ini dapat dibandingkan dengan aktvisme politik sebelumnya, yang visi pembentukannya semula termasuk mensukseskan kemerdekaan formal Indonesia, yang mana itu melibatkan sense politik terhadap isu-isu global. Kita juga dapat membandingkannya dengan PPI di negara lain. PPI Belanda beberapa tahun lalu mengadvokasi tuntutan agar Belanda mengakui kejahatan kolonialnya. PPI Jerman mengkritik program MBG dengan memosisikannya dengan masalah internasional. PPI Thailand turut mengambil posisi penentangan terhadap blokade AS yang menciptakan situasi “Palestina tanpa peperangan” di Kuba. Mereka melakukan tindakan politik yang melibatkan kajian yang serius dan dalam.
Jika PPMI memiliki andil untuk edukasi politik, partisipasi politik apakah yang dimaksudkannya di lingkungan masisir ini? Adalah politik Pemira. Sebagaimana rakyat tidak pernah diikutsertakan dalam kebijakan pemerintah namun dianggap telah berpolitik ‘demokrasi’ ketika Pemilu tiba. Begitu halnya dengan kita di sini, yang juga baru masuk hitungan ‘berpolitik’ jika meramaikan Pemira.
Dalam wajah politik yang banyak miripnya dengan wajah politik di Indonesia, mustahil bagi PPMI untuk benar-benar ikut andil dalam isu global. Sebab, politik PPMI hari ini adalah politik yang mengorganisir nama-nama, bukan manusia-manusia yang hidup.
Walhasil, kita juga terkena efeknya: kesulitan mengambil posisi yang sebenar-benarnya politik menyangkut isu global. Alih-alih bergabung dengan kepentingan masyarakat di sini dan melebur sebagai diaspora yang berpikir ‘global’, kita cenderung menciptakan ruang-ruang yang mencerminkan lokalitas kita: termasuk politik-politikan ala Indonesia di sini.